Menguapnya Permasalahan Dana Bansos

Oleh : Hariyadi Eko. p
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) perwakilan Kal-Bar mengenai adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 22,14 miliar. Terkait penyaluran dana bantuan social Pemprov Kal-Bar ke KONI dan Fakultas Kedoktoran UNTAN. Bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), ( Tribun Pontianak, 27 Oktober 2009 ).
Korupsi adalah salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini. Dimana dengan tindakan korupsi ini tentu sangat merugikan bangsa dan memberikan keuntungan bagi pelakunya. melihat permasalah ini tentu pemrintah tidak hanya tinggal diam. Lewat lembaga yang imdependen pemerintah berharap para pelaku korupsi dapat di tangkap. Dan inilah yang menjadi prioritas utama lembaga KPK. Permasalahan korupsi yang dihadapi negara ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Mulai dari jajaran pemerintah hingga ke linit swasta korupsi tumbuh subur, bagaikan tanaman yang selalu diberi pupuk. Apabila kita mencermati seksama masalah korupsi yang dihadapi bangsa ini setidaknya akan menimbulkan pertanyaan kepada kita. Bukankah negeri ini sudah memiliki lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen, bukan semakin mengurangi niat para pelaku untuk berhenti menjamah uang melalui cara yang tidak halal. Kasus yang terjadi di Kalimantan Barat khususnya di pemerintahan KONI Kal-Bar, bahwa terdapat dugaan penyalahagunaan dana BANSOS yang melibatkan mantan ketua DPR Kal-Bar. Di kutip dari salah satu surat kabar lokal, bahwa terdapat penyalahgunaan penyaluran dana bantuan social Pemprov Kal-Bar ke KONI dan Fakultas Kedoktoran UNTAN. Walaupun pada dasarnya masalah ini hanyalah sebuah dugaan yang belum tentu kebenarannya, namun ini adalah salah satu potret atau gambaran yang dapat kita lihat. Hukum yang begitu berat seakan-akan hanya dianggap angin lalu. Korupsi merajarela tanpa harus takut dengan hukum yang berlaku. Kembali pada masalah yang terjadi di salah satu instansi di Kal-Bar. Ada pernyataan dari dekan Fakultas Kedoktoran yaitu Dr. Thamrin Usman DEA, membantah temuan BPK mengenai dugaan penyimpangan dana BANSOS Pemprov Kal-Bar, ia mengatakan bahwa semua dana sudah di buat surat laporan pertanggung jawaban, ( Tribun Pontianak, 27 Oktober 2009 ). Masalah dana BANSOS ini ibarat saling leper argument akan siapakah yang bertanggung jawab. Dan kali ini komisi pemberantasan korupsi akan kita lihat eksitensinya dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan dana BANSOS tersebut. Seperti yang saya katakan diawal tulisan ini. Korupsi terus merajarela dan hukum dipandang sebagai perdagangan yang dapat diperjual belikan. Pada dasarnya hukum tidaklah dapat diperjual belikan. Kita berharap bahwa penegakan hukum bukan hanya pada rakyat kecil tapi seluruh warga negara indoensia tak terkecuali siapa dia. Sehingga hukum yang berlaku dapat memberikan efek jera atas apa yang dilakukan.
Kinerja Belum Tampak Gaji Mentri Sudah Mau Naik
Baru beberapa hari kita seluruh warga negara Indonesia bersama-sama menyaksisakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Dan berselang beberapa hari kita juga mendengar pidato presiden tentang jajaran Kabinet. Namun dibalik semua itu ada sebuah kabar yang mengejutkan dimana SBY menyatakan bahwa aka nada kenaikan gaji bagi mentri-mentri yang menjadi jajaran pemerintahannya. Tentu kabar ini sangat mengejutkan pasalnya kita belum melihat kinerja yang dilakukan para mentri.
Seperti yang di informasikan salah satu surat kabar local Pontianak, dimana akan ada rencana kenaikan gaji mentri sekitar 300% dan hal ini dikuatkan dengan pengakuan yang disampaikan wakil ketua DPR. Anis Matta mengakui memang ada rencana pembahasan kenaikan gaji mentri. Anis pun mengatakan bahwa gai mentri untuk saat ini masih tergolong kecil bila saja dibandingkan dengan anggota dewan. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah bukan bukan terlerak pada berapa atau seberapa jumlah gaji yang akan diterima oleh para mentri yang duduk di dalam jajaran kebinet SBY. Namun persoalan ini terletak pada kinerja atau program kerja yang akan mereka lakukan, sehingga ini menjadi tolak ukur apakah pantas atau tidak para mentri mendapatkan gaji yang besar sedangkan kerjanya saja belum kelihatan. Hari ini rakyat Indonesia sangat membutuhkan bukti dari janji-janji yang disampaikan SBY dan pasangannya pada saat kampanye. Dimana janji itu dimulai permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan semua itu akan menjadi prioritas pemerintahan SBY kedepan. Hari ini rakyat indoensia sangat merindukan apa yang menjadi janji-janji manis SBY saat berkampanye. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa ternyata masaih banyak kalangan masyarakat bawah yang belum mersakan pendidikan. Kesehatan walaupun pemerintah memberikan JAMKESMAS tetapi masih saja masyarakat kalangan bawah dipandang sebelah mata. Dengan berbagai alasan yang membuat masyarakat bawah harus sedikit tertindas. Bila kita melihat dalam tataran kesejahtraan kehidupan ternyata masaih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. belum lagi masalah ekonomi yang menjadi pusat kehidupan di negeri ini. Pengangguran salah satunya, seakan-akan negeri ini mencetak para pengangguran. Bukan karena tidak ada kemauan akan tetapi susahnya lapangan pekerjaan membuat sebagian orang harus rela menjadi pengangguran. Bila saja kita berbicara masalah yang ada di negeri ini, kita akan merasa pesimis. Namun dibalik semua itu tentu masih banyak harapan masyarakat akan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan yang berkelanjutan.